Journal of Lex Philosophy (JLP)

Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Penyimpangan Pidana Minimum Khusus Pada Pasal 112 Undang-Undang Narkotika

ST. Muflihah Rahmah — 2024-02-20

Tujuan penelitian menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dibawah minimum khusus Pasal 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibahwa minimum khusus yaitu berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan Terdakwa adalah peyalah guna Narkotika akan tetapi kedudukan Terdakwa sebagai peyalah guna ttidak didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Hakim memutus berdasarkan surat dakwaan dengan menyimpangi ketentuan minimum dengan pertimbangan yang cukup. Majelis Hakim dalam putusannya mendasari teori pemidanaan yangmana bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, sehingga dalam hal ini yang menjadi nilai utama hakim dalam hal menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus adalah aspek keadilan.

The research objective is to analyze the basis of the judge's considerations in imposing sanctions below the special minimum Article 112 of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. This research uses a normative research type using a statutory and regulatory approach. The sources of legal materials in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this research indicate that the basis for the judge's consideration in imposing a criminal sentence is that a special minimum is based on legal facts proven at trial. The defendant is a narcotics abuser, but the defendant's position as a drug abuser is not charged in the Public Prosecutor's Indictment, so the judge decides based on the indictment by deviating from the provisions. minimum with sufficient consideration. The Panel of Judges in their decision based the theory of punishment which is that punishment is not merely a form of revenge against the defendant but also to educate the defendant to become a good member of society in the future, so that in this case the judge's main value in imposing a sentence below the special minimum is aspects of justice

Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB

Darmawati Yusriani — 2024-03-06

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas jaminan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB. 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Efektivitas pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB kurang efektif, dikarenakan mantan suami yang tidak mempunyai penghasilan/pendapatan yang tetap dan telah memiliki keluarga baru. 2) Faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB yakni: faktor ketaatan terhadap hukum, faktor ketaatan hukum putusan pengadilan dan faktor kemampuan finansial.

The research objective is to analyze the effectiveness of guaranteeing the fulfilment of children's and women's rights after divorce at the Pare-Pare Class IB Religious Court. 2) Analyze and evaluate the factors that hinder the fulfilment of children's and women's rights after divorce at the Pare-Pare Class IB Religious Court. This research uses an empirical juridical research type. The results of the research show that: 1) The effectiveness of fulfilling the rights of children and women after divorce at the Pare-Pare Class IB Religious Court is less effective because the ex-husband does not have a fixed income and has a new family. 2) Factors that hinder the fulfilment of children's and women's rights after divorce at the Pare-Pare Class IB Religious Court, namely: compliance with the law, legal compliance with court decisions and financial capability factors.

Analisis Penerapan Asas Hukum Pada Perjanjian Sektor Jasa Konstruksi

Kaharuddin Kaharuddin — 2024-03-06

Tujuan penelitian menganalisis penerapan berbagai asas hukum perjanjian dalam berbagai perjanjian jasa konstruksi yang dikemas dalam bentuk perjanjian baku (standad contract). Metode penelitian yang adalah tipe penelitian hukum normative (doctrinal) Hasil penelitian, (1). Asas-asas yang harus terealisasi atau terjabarkan pada perjanjian atau kontrak pada sektor jasa konstruksi yakni: Asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat perjanjian (pacta sun servanda), asas itikat baik, asas kepercayaan, asas personalia, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas perlindungan, asas keadilan, asas kepatutan, asas kemanfaatan, dan asas moral. (2). Bahwa beberapa asas-asas perjanjian belum terealisasi atau terjabarkan secara optimal pada berbagai perjanjian atau kontrak pada sektor jasa konstruksi yakni asas kebebasan berkontrak, asas persamaan hukum, asas kepatutan, asas moral dan asas keseimbangan.

The research objective is to analyze the application of various legal principles of agreement in various construction service agreements which are packaged in the form of standard contracts. The research method is a type of normative (doctrinal) legal research. Research results, (1). The principles that must be realized or described in agreements or contracts in the construction services sector are the principle of consensual, freedom of contract, the principle of the power of binding agreements (pacta sun servanda), the principle of good faith, the principle of trust, the principle of personnel, the principle of legal equality, the principle of balance, the principle of legal certainty, the principle of propriety, the principle of custom, the principle of protection, the principle of justice, the principle of propriety, the principle of expediency, and the principle of morals. (2). That several principles of agreement have not been realized or explained optimally in various agreements or contracts in the construction services sector, namely the principle of freedom of contract, the principle of legal equality, the principle of propriety, the moral principle and the principle of balance

Perlindungan Hukum Kepada Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Verawaty Verawaty — 2024-03-06

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo. Tipe penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo, kurang berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya seluruh pemberian hak kepada korban. 2). Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo, yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan seksual adalah struktur hukum.

The research objective is to analyze the legal protection for women and children who are victims of criminal acts of sexual violence at the Palopo Police Department. This type of research is normative empirical. The author's research results found that: 1). Legal protection for women and children who are victims of criminal acts of sexual violence at the Palopo Police Department is not working optimally. This is because all rights given to victims have not been fulfilled. 2). Factors that influence legal protection for women and children who are victims of criminal acts of sexual violence at the Palopo Police, namely; substance, structure and legal culture. Of these three factors, the most influential on the implementation of legal protection for victims of criminal acts of sexual violence is the legal structure.

Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Refniayu Dwiasty — 2024-03-07

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum terhadap Perlindungan Justice Collaborator dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Perlindungan terhadap Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada hanya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang benar-benar mengatur perlindungan terhadap Justice Collaborator atau pelaku yang bekerjasama (dalam Tindak Pidana Korupsi) secara eksplisit. 2). Faktor yang mempengaruhi perlindungan terhadap Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama yaitu: Faktor kesediaan mengungkap kejahatan, faktor kualitas kesaksian yang diberikan, dan faktor konsistensi kesaksian yang telah diberikan. Diantara faktor-faktor tersebut, yang paling berpengaruh adalah faktor konsistensi kesaksian yang telah diberikan. Hal ini disebabkan Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama seringkali mengubah-ubah kesaksiannya ditingkat persidangan dan oleh hakim hal itu dinilai sebagai suatu kesaksian yang tidak konsisten (inkonsistensi).

The research objective is to analyze the legal arrangements for Justice Collaborator Protection in Corruption Crime Cases. This type of research is normative. The author's research results found that: 1). Protection for Justice Collaborators or witness perpetrators who cooperate in laws and regulations in Indonesia, from several existing laws and regulations, only Law no. 31 of 2014 concerning Amendments to Law no. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims which regulates the protection of Justice Collaborators or perpetrators who collaborate (in Corruption Crimes) explicitly. 2). Factors that influence the protection of Justice Collaborators or cooperating witnesses are The willingness to reveal the crime, the quality of the testimony given, and the consistency of the testimony given. Among these factors, the most influential is the consistency of the testimony that has been given. This is because Justice Collaborators or perpetrator witnesses who collaborate often change their testimony at trial level and the judge considers this to be inconsistent testimony (inconsistency).

Analisis Hukum Sengketa Mahar Setelah Perceraian

Nur Rahma Asjaksan — 2024-03-07

Tujuan penelitian menganalisis proses penyelesian sengketa mahar setelah perceraian pada Putusan Nomor 3146/Pdt.G/2017/PA.Sgm dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sengketa mahar setelah perceraian pada Putusan Nomor 3146/Pdt.G/2017/PA.Sgm. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses penyelesian sengketa mahar setelah perceraian pada putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm Pada dasarnya sama dengan penyelesaian sengketa pada umumnya hanya saja dapat digabungkan dengan sengketa cerai ataupun setelah terjadinya perceraian bilamana suami tidak menyerahkan mahar kepada istrinya 2) Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sengketa mahar setelah perceraian pada Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm sejak menikah Tergugat telah mengingkari kesepakatan yang dibuatnya dan mahar yang menjadi hak Penggugat tersebut tidak pernah diberikan, hakim melihat bahwa gugatan penggugat bertujuan untuk memperoleh hak mutlaknya (mahar) yang pada pokoknya mempermasalahkan kelalaian suami (tergugat) terhadap istrinya (penggugat) yang tidak menyerahkan mahar sampai terjadinya perceraian.

The research objective is to analyze the process of resolving dowry disputes after divorce in Decision Number 3146/Pdt.G/2017/PA.Sgm and how the judge's legal considerations are in deciding dowry dispute cases after divorce in Decision Number 3146/Pdt.G/2017/PA.Sgm. The type of research used is normative legal research. The results of the research show that 1) The process of resolving dowry disputes after divorce in decision Number 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm is the same as resolving disputes in general, except that it can be combined with divorce disputes or after divorce if the husband does not hand over the dowry. to his wife 2) The judge's legal considerations in deciding the dowry dispute after divorce in Decision Number 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm since the marriage the Defendant has reneged on the agreement he made and the dowry to which the Plaintiff is entitled has never been given, the judge saw that The plaintiff's lawsuit aims to obtain his absolute right (dowry) which questions the negligence of the husband (defendant) towards his wife (plaintiff) who did not hand over the dowry until the divorce occurred.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik

Abdul Rauf — 2024-03-09

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Pinrang, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang, tidak berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya pemberian hak-hak kepada korban. 2). Faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana penipuan melalui elektronik adalah struktur hukum.

The research objective is to analyze the law enforcement against perpetrators of criminal acts of electronic fraud at the Pinrang Resort Police. This type of research is empirical juridical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Pinrang Resort Police, then carried out the quantitative analysis. The author's research results found that: 1). Law enforcement against perpetrators of criminal acts of electronic fraud at the Pinrang Resort Police is not running optimally. This is because the rights given to victims have not been fulfilled. 2). What factors influence law enforcement against perpetrators of criminal acts of electronic fraud at the Pinrang Resort Police, namely; substance, structure and legal culture. Of these three factors, the most influential on the implementation of legal protection for victims of criminal acts of electronic fraud is the legal structure.

Tanggung Jawab Kepala Desa Di Dalam Distribusi Bantuan Desa Dalam Menghindari Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Saiyed Ahmad A — 2024-03-09

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resor Tana Toraja, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resor Tana Toraja. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Tana Toraja, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resor Tana Toraja, kurang berjalan secara efektif dikarenakan proses penyidikan tindak pidana korupsi dana desa, terdapat kekurangan sumber daya dan kurangnya harmonisasi antara aparat penegak hukum lainnya.

The research objective is to analyze the effectiveness of investigating criminal acts of corruption in village funds at the Tana Toraja Resort Police, and 2). To find out and analyze the effectiveness of investigations into criminal acts of corruption in village funds at the Tana Toraja Resort Police. This type of research is empirical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, the Tana Toraja Resort Police then carried out the quantitative analysis. The author's research results found that: 1). The effectiveness of investigations into criminal acts of corruption in village funds at the Tana Toraja Resort Police is not running effectively due to the process of investigating criminal acts of corruption in village funds, there is a lack of resources and a lack of harmonization between other law enforcement officials

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pidana Bersyarat Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Amelia Ramadani — 2024-03-09

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim Terhadap Putusan Pidana Bersyarat Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada putusan: Nomor 164/Pid.B/PN.KLK, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis Prespektif Rasa Keadilan Masyarakat Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat pada Putusan Nomor: 164/Pid.B/PN.KLK. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan pidana bersyarat pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan nomor perkara 164/Pid.B/PN.KLK bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan syarat formil dan syarat materil dimana terdakwa melanggar peraturan pidana dan korban telah memaafkan terdakwa atas perbuatannya. 2). Prespektif rasa keadilan Masyarakat terhadap penjatuhan pidana bersyarat dimana dimana hakim semestinya menjatuhkan pidana lebih optimal kepada terdakwa.

The research objective is to analyze the judge's legal considerations regarding conditional criminal decisions for perpetrators of crimes of domestic violence (KDRT) in decisions: Number 164/Pid.B/PN.KLK, and 2). To find out and analyze the Perspective of the Community's Sense of Justice Regarding Conditional Sentencing in Decision Number: 164/Pid.B/PN.KLK. This type of research is normative legal research. The author's research results found that: 1). The judge's legal consideration regarding the conditional criminal decision for the perpetrator of the crime of domestic violence (KDRT) with case number 164/Pid.B/PN.KLK is that the panel of judges has considered the formal conditions and material conditions where the defendant violated criminal regulations and the victim has forgiven the defendant for his actions. 2). The perspective of society's sense of justice towards the imposition of conditional sentences where the judge should impose a more optimal sentence on the defendant.

Perlindungan Hak Asasi Tersangka Yang Mengalami Kekerasan Pada Tahap Penyidikan

Faisal Dahlan — 2023-03-19

Tujuan penelitian menganalisis hak-hak Tersangka apa saja yang dilindungi menurut Undang-undang yang berlaku serta penyebab sering terjadinya kekerasan yang terjadi pada Tersangka yang dapat dilihat baik secara langsung maupun di media. Penelitian menggunakan deskriptif normative yakni penelitian kepustakaan yang dimana mencari kebenaran-kebenaran berdasarkan dokumen dan data-data penting serta berasal dari Undang-undang yang berlaku dan berdasarkan pada Teori yang ada.Penelitian ini menghasilkan: (1) sifat dan karakter penyidik serta keadaan tertentu yang menyebabkan penyidik memposisikan diri sebagai pihak di rugikan sangat berpengaruh pada tindakannya terhadap tersangka (2) kurangnya pengawasan sangat berpengaruh terjadinya tindakan kesewenang-wenangan penegak hukum karena berfikir tidak ada yang mengawasinya. Tindakan kekerasan terhadap Tersangka bisa di cegah apabilah ada yang mengawasi yang lebih di atasnya serta pembinaan dan peningkatan profesinalisme dari peneggak hukum sehingga menciptakan daya guna dalam perkembangan dalam penegakan keadilan.

The research objective is to analyze the what rights of suspects are protected according to applicable law as well as the causes of frequent violence against suspects which can be seen both directly and in the media. The research uses descriptive normative, namely library research which searches for truths based on documents and important data and comes from applicable laws and is based on existing theories. This research produces (1) the nature and character of investigators as well as certain conditions that arise. causes investigators to position themselves as the party at a disadvantage, which greatly influences their actions against suspects (2) lack of supervision greatly influences the occurrence of arbitrary actions by law enforcers because they think no one is watching them. Acts of violence against suspects can be prevented if someone above them supervises them as well as coaching and increasing the professionalism of law enforcers to create efficiency in developments in upholding justice.

Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal Access

Muh Akbar Ismail — 2024-03-19

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana ilegal access di Kepolisian Resor Soppeng, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana ilegal access di Kepolisian Resor Soppeng. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana ilegal access di Kepolisian Resor Soppeng kurang berjalan secara efektif, dikarenakan pada proses penyidikan pihak Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal kesulitan menemukan pelaku dan barang bukti pelaku sehingga pada saat penerapan sanksi pidannya yang kemudian dituangan kedalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik memakan waktu cukup lama. 2). Faktor yang menghambat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana ilegal access di Kepolisian Resor Soppeng, terdapat beberapa aspek yang menghambat proses penyidikan oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal antara lain: Alat bukti; Saksi; Penyidik.

The research objective is to analyze the effectiveness of investigations into perpetrators of illegal access crimes at the Soppeng Resort Police, and 2). To find out and analyze the effectiveness of investigations into perpetrators of illegal access crimes at the Soppeng Resort Police. This type of research is empirical. The author's research results found that: 1). The effectiveness of investigations into perpetrators of illegal access crimes at the Soppeng Resort Police is not running effectively because, during the investigation process, the Criminal and Criminal Investigation Unit investigators have difficulty finding the perpetrators and the perpetrators' evidence so that when the criminal sanctions are applied which are then included in the Minutes of Investigation by the Investigators it takes quite a long time. 2). Factors that hinder investigations into perpetrators of illegal access crimes at the Soppeng Resort Police, several aspects hinder the investigation process by Criminal Investigation Unit Investigators, including Evidence; Witnesses; and Investigators.

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Annastasyia Mukrimah Yusuf — 2023-03-19

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak perlindungan anak dilihat dari segi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan fisik/psikis, anak korban kejahatan seksual, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian menunjukan bahwa: (1) Pelaksanaan pemenuhan hak perlindungan anak dilihat dari segi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan fisik/psikis, anak korban kejahatan seksual, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar belum dapat terpenuhi secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku: (2) Faktor pendukung yaitu mempunyai layanan 24 jam, mempunyai jejaring kerja dengan beberapa organisasi atau instansi, mempunyai komitmen evaluasi dengan pengadilan agama sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnnya keselarasan pemahaman kasus perempuan dan anak terkait pelayanan UPTD PPA dengan pihak penegak hukum, dan minimnya sumber daya manusia untuk konseling perempuan, psikolog, dan pengacara.

The research objective is to analyze the implementation of the fulfillment of child protection rights in terms of children in conflict with the law, children victims of physical/psychological violence, children victims of sexual crimes, children with disabilities, children victims of abuse and neglect at the Makassar City Women's Empowerment and Child Protection Service: Research This method uses empirical legal research methods. The research results show that: (1) Implementation of the fulfillment of child protection rights is seen from the perspective of children in conflict with the law, children victims of physical/psychological violence, children victims of sexual crimes, children with disabilities, children victims of abuse and neglect in the Women's Empowerment and Protection Service The children of Makassar City have not been able to fulfill their needs optimally in accordance with applicable regulations: (2) Supporting factors, namely having 24 hour service, having a working network with several organizations or agencies, having an evaluation commitment with religious courts, while inhibiting factors are a lack of harmony in understanding women's cases and children related to UPTD PPA services with law enforcement, and the lack of human resources for counseling women, psychologists and lawyers..

Pembatalan Akta Perjanjian Jual Beli Bawang Merah Di Pasar Pannampu Makassar

Agung Miftahul Khair — 2024-03-20

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli bawang merah yang sudah dipanjar dipasar pannampu kota makassar untuk mengetahui faktor-faktor yang memperngaruhi atau menyebabkan pembatalan terhadap pembatalan perjanjian jual beli bawang merah yang sudah dipanjar. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan jenis data primer dan sekunder. Penulis menggunakan dua Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukan Faktor yang mempengaruhi pembatalan jual beli bawang merah yaitu tidak sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan terjadi perselisihan harga antara pembeli ketika melakukan transaksi, Perlindungan hukum akibat adanya pembatalan sepihak yang dilakukan suplyer, konsumen berhak meminta tanggung jawab kepada suplyer ada pembatalan tersebut.

The research objective is to analyze the implementation of red onion sale and purchase agreements that have been charged in the Pannampu market in Makassar City to find out the factors that influence or cause the cancellation of red onion sale and purchase agreements that have been charged. This type of research is empirical legal research with primary and secondary data types. The author used two data collection techniques, namely interviews and literature study. The results of the research show that the factors that influence the cancellation of the sale and purchase of shallots are that it is not by the agreement between the two parties, and there is a price dispute between buyers when making a transaction. Legal protection due to unilateral cancellation by the supplier, consumers have the right to ask the supplier to take responsibility for the cancellation

Hak Hadhanah Kepada Suami Karena Istri Murtad Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Ummul Mukminin Rusdani — 2024-03-21

Tujuan penelitian menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hadhanah dan untuk mengetahui prespektif kompilasi hukum islam dalam pemberian hadhanah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Terdapat perbedaan pendapat hakim dalam memutus perkara hadhanah yang memiliki kondisi ibu murtad, pada Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek menetapkan diberikan kepada ayah dengan pertimbangan menjaga agama anak sebab ibu kandung murtad sedangkan dalam Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi hadhanah diberikan kepada ibu kandung meskipun ibu kandung dari anak berstatus murtad dengan dasar pertimbangan menjaga jiwa, dari kedua putusan antara menjaga agama dan menjaga jiwa anak, hal yang perlu di prioritakan yakni kepentingan terbaik bagi anak sehingga pertimbangan hakim dalam memberikan hadhanah kepada ayah dengan pertimbangan ibu murtad dinilai kurang efektif sebab kelangsungan hidup anak harus lebih diutamakan karena dengan terjaganya kelangsungan hidup anak maka menjaga agama anak nantinya akan tercapai jika kelangsungan hidup anak terjaga, terlepas dari status ibu murtadi namun ibu dinilai pihak yang cukup kompeten dalam merawat anak.

The research objective is to analyze the basic considerations of judges in determining hadhanah and to find out the perspective of the compilation of Islamic law in granting hadhanah. This research uses an empirical normative research type. The results of this research show that there are differences in the opinions of judges in deciding hadhanah cases where the mother is an apostate, in Decision Number 176/Pdt.G/2021/PA.Ek it is determined that it is given to the father with the consideration of protecting the child's religion because the biological mother is an apostate, whereas in Decision Number 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi hadhanah is given to the biological mother even though the child's biological mother has the status of an apostate based on considerations of protecting the soul, from the two decisions between protecting the religion and protecting the child's soul, things are necessary The priority is the best interests of the child so that the judge's consideration in giving hadhanah to the father considering the mother is an apostate is considered less effective because the child's survival must be prioritized because by ensuring the child's survival, safeguarding the child's religion will later be achieved if the child's survival is maintained, regardless of The mother's status is apostate but the mother is considered competent enough to care for the child.

Konstruksi Hukum Pengelolaan Tanah Adat Bobo Sepa’e Sebagai Tanah Aset Desa Leppangeng Kecamatan Belawa

Asriati Asriati — 2024-03-21

Tujuan penelitian menganalisis implementasi hak masyarakat di desa leppangeng untuk memperoleh hak penguasaan atau penggarapan atas Tana Bobo’ Sepa’E di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo; (2) mengetahui Prosedur pengelolaan hasil pemanfaatan Tana Bobo’ Sepa’E di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi hak masyarakat di desa leppangeng untuk memperoleh hak penguasaan atau penggarapan atas Tana Bobo’ Sepa’E sebagai penggarap dengan mekanisme sistem pelelangan sedangkan hasil panen baik berupa palawija atau ikan menjadi hak penuh penggarap. (2) pengelolaan hasil pemanfaatan tana Bobo’ Sepa’E oleh masyarakat lokal di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Diatur dalam Perdes nomor 04 tahun 2017 tentang pengelolaan Bobo’ Sepa’E yang dimana hasil pemamfaatan tana Bobo’ Sepa’E diambil dan dinikmati oleh penggarap sebagai pengelolah selama 2 tahun setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang.

The research objective is to analyze the implementation of community rights in Leppangeng Village to obtain control or cultivation rights over Tana Bobo' Sepa'E in Leppangeng Village, Belawa District, Wajo Regency; (2) know the procedures for managing the results of the utilization of Tana Bobo' Sepa'E in Leppangeng Village, Belawa District, Wajo Regency. This research uses empirical legal research methods. The results of this research show that: (1) Implementation of the rights of the people in Leppangeng village to obtain control or cultivation rights over Tana Bobo' Sepa'E as cultivators using an auction system mechanism while the harvest, whether in the form of secondary crops or fish, becomes the full rights of the cultivators. (2) management of the results of the use of Bobo' Sepa'E land by local communities in Leppangeng Village, Belawa District, Wajo Regency. Regulated in Village Regulation number 04 of 2017 concerning the management of Bobo' Sepa'E where the results of the use of Bobo' Sepa'E land are taken and enjoyed by the cultivator as manager for 2 years after being declared the winner of the auction.

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Di Kabupaten Luwu Timur

Wahyu Maizal — 2024-04-03

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana pertambangan di kabupaten Luwu Timur. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Efektivitas penyidikan tindak pidana Pertambangan di Luwu Timur yang dilakukan oleh penyelidik/penyidik Polres Luwu Timur belum efektif, karena Kegiatan penambangan tanpa izin (ilegal mining) masih saja ditemukan di beberapa wilayah di Kabupaten Luwu Timur 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana Pertambangan di Luwu Timur adalah faktor pengetahuan hukum yang masih kurang khususnya terhadap masyarakat, faktor kualitas dan kuantitas penegak hukum yang perlu ditingkatkan, faktor sarana dan fasilitas pendukung yang masih terbatas dan faktor budaya hukum yang perlu dilakukan pendekatan-pendekatan oleh pemerintah setempat.

The research objective is to analyze the effectiveness of investigating mining crimes in the East Luwu district. This type of research is empirical. The author's research results found that: 1) The effectiveness of investigations into mining crimes in East Luwu carried out by East Luwu Police investigators/investigators has not been effective, because mining activities without permits (illegal mining) are still found in several areas in East Luwu Regency 2) Factors -Factors that influence the effectiveness of investigations into mining crimes in East Luwu are the lack of legal knowledge, especially for the community, the quality and quantity of law enforcement that needs to be improved, the facilities and supporting facilities that are still limited and the legal culture factor that needs to be approached - approach by local government.

Analisis Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Sebagai Sarana Mewujudkan Tata Kelola Yang Baik

M. Bahri Ahdar — 2024-04-05

Tujuan penelitian menganalisis pelayanan publik yang baik sebagai sarana mewujudkan good governance dan konsep negara kesejahteraan Dan Mengetahui dan menganalisis implementasi pelayanan publik yang baik demi mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahaan yang baik (good governance) dalam sistem ketatanegaraan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwah Bentuk pelayanan publik yang baik sebagai sarana mewujudkan good governance dapat terwujud jika dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangan yang telah dibuat. Pembuatan peraturan ataupun kebijakan tersebut juga harus memperhatikan tata cara prosedur pembuatan peraturan atau kebijakan yang baik. Dengan demikian saling mematuhi aturan adalah hal yang paling baik demi terwujudnya tujuan dari dibentuknya peraturan itu sendiri. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dan dipatuhi berkait dengan pelayanan publik yang sesuai dengan good governance. Unsur pertama adalah keterbukaan, unsur ini membawa konsekuensi kepada pemerintah untuk tidak menyampaikan berbagai informasi yang selayaknya diterima oleh warga masyarakat.

The research objective is to analyze good public services as a means of realizing good governance and the concept of a welfare state and to know and analyze the implementation of good public services to realize good governance in the state administration system. The method used is normative legal research. The results of the research show that good forms of public service as a means of realizing good governance can be realized if the implementation is per the laws and regulations that have been made. Making regulations or policies must also pay attention to good procedures for making regulations or policies. Thus, obeying each other's rules is the best thing for realizing the goals of the regulations themselves. Several elements must be considered and complied with about public services that are by good governance. The first element is openness, this element has consequences for the government not to convey various information that should be received by citizens.

Efektivitas Penyelidikan Berbasis Ilmiah (Scientific Crime Investigation) Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan

Kharismawati Kharismawati — 2024-03-09

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyelidikan berbasis ilmiah (Scientific Crime Investigation) dalam pembuktian perkara pembunuhan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian Empiris. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ilmu pengetahuan melalui metode Scientific Crime Investigation (SCI) adalah sebagai terobosan dalam proses pembuktian dalam penanganan tindak pidana. Perbedaan pembuktian secara ilmiah dengan pembuktian secara langsung terhadap tersangka ataupun saksi, yang mana saksi itu manusia, cenderung memberikan keterangan palsu, berbeda dengan pemeriksaan secara Scientific Crime Investigation (SCI) yang berbasis ilmu pengetahuan Pembuktian perkara pidana secara Scientific Crime Investigation (SCI) tidak lepas dari bantuan pihak Laboratorium Forensik yang menjadi tempat pengecekan barang bukti menggunakan ilmu pengetahuan.

The research objective is to analyze the effectiveness of scientific-based investigations (Scientific Crime Investigation) in proving murder cases. This research was conducted using empirical research methods. The data obtained, both primary data and secondary data, are categorized according to the type of data. Then the data was analyzed using qualitative methods. The results of this research show that the application of science through the Scientific Crime Investigation (SCI) method is a breakthrough in the evidentiary process in handling criminal acts. The difference between scientific evidence and direct evidence against suspects or witnesses, where the witnesses are humans, tend to give false information, which is different from scientific crime investigation (SCI) examinations which are based on science. Scientific crime investigation (SCI) proof of criminal cases cannot be separated. from the assistance of the Forensic Laboratory which is a place to check evidence using science.

Efektivitas Fungsi Kepolisian dalam Penyidikan Penyalahgunaan Informasi Dan Transaksi Elektronik

Muliadi Muliadi — 2024-04-16

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi kepolisian dalam penyidikan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik di kota makassar oleh serta 2) untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi kepolisian dalam penyidikan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik di kota makassar oleh Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polda Sulsel. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan oleh Kepolisian terhadap penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih kurang efektif 2) Faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): Aspek Penyidik, kemampuan dan skill penyidik.

The research objective is to analyze the effectiveness of the police function in investigating the misuse of information and electronic transactions in the city of Makassar by and 2) to determine and analyze the factors that influence the effectiveness of the police function in investigating the misuse of information and electronic transactions in the city of Makassar by The type of this research is empirical, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case South Sulawesi Regional Police investigators. The author's research results found that: 1). The effectiveness of investigations by the Police regarding misuse of Information and Electronic Transactions (ITE) is still less effective 2) Factors that become obstacles faced by the Police in investigating criminal acts of misuse of Information and Electronic Transactions (ITE): Investigator aspects, abilities and skills of investigators.

Tinjauan Kriminologi Terhadap Tawuran Antar Remaja Di Kota Makassar

Muhammad Rifai — 2024-04-16

Tujuan penelitian menganalisis upaya penanggulangan terhadap Tawuran Antar Remaja di Kota Makassar dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tawuran Antar Remaja di Kota Makassar. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Konflik antar sekolah yang ditimbulkan oleh remaja di Kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan/sekolah. 2). Upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seperti perkelahian antar pelajar adalah: Upaya Pre-emptif merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, upaya Preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan. Upaya Represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan kekerasan seperti penganiayaan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

The research objective is to analyze the efforts to overcome brawls between teenagers in Makassar City and 2) to find out and analyze the factors that cause brawls between teenagers in Makassar City. This type of research is empirical. The results of the author's research found that: 1) Conflict between schools caused by teenagers in Makassar City was caused by several factors such as family factors, environmental factors, and educational/school factors. 2). The efforts made by the police in dealing with violent crimes such as fights between students are: Pre-emptive efforts are efforts or attempts to prevent crime from the start or early on, Preventive efforts are efforts carried out to prevent the occurrence of crime with control measures and supervision. Repressive efforts are efforts or actions carried out directly against members of violent crimes, such as taking action to deter the perpetrators and not committing crimes again.

Kepastian Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Muhammad Akmil Wirawan — 2024-04-17

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia?; Bagaimanakah perbedaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?. Metode kajian yang dipakai dalam penyusunan tesis ini ialah “Normatif (yuridis normatif). Kesimpulan dari kajian ini ialah: Kepastian hukum terhadap penerima jaminan fidusia serta eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pada waktu eksekusi berjalan, pemberi fidusia tetap mempertahankan barang yang menjadi objek jaminan. Eksekusi jaminan sebelum dan sesudah keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sebelum vonis MK tersebut, polisi sudah terlibat dalam pengamanan eksekusi berdasarkan Peraturan Kepala Polri No. 8/2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Perbedaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, menafsirkan bahwa kuasa eksekutorial seperti pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bermakna sama seperti sebelumnya selama setiap pihak terkait dapat secara suka rela menerima pelaksanaan eksekusi serta mengaku telah wanprestasi/cedera janji.

The research objective is to analyze the legal protection for recipients of fiduciary guarantees.; What are the differences in the execution of fiduciary guarantees before and after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019? The study method used in preparing this thesis is "Normative (normative juridical). The conclusion of this study is Legal certainty for recipients of fiduciary guarantees and the execution of fiduciary guarantees before and after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019. While the execution is underway, the fiduciary still retains the goods that are the object of collateral. Execution of guarantees before and after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019 is issued. Before the Constitutional Court's verdict, the police had been involved in securing the execution based on Chief of Police Regulation no. 8/2011 concerning Securing the Execution of Fiduciary Guarantees. The difference in the execution of fiduciary guarantees before and after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019, interprets that the executorial power as in Article 15 paragraph (2) of Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees which has the same meaning as before as long as each related party can voluntarily accept the execution and admit that they have defaulted/breached their contract.