Efektivitas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Di Pengadilan Negeri Makassar

Authors

  • Achmad Syauki Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia
  • Hambali Thalib Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
  • Kamri Ahmad Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana, Korupsi

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi: studi di pengadilan negeri makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan Polrestabes Makassar. Hasil penelitian Penerapan asas pembuktian terbalik dalam kasus Tindak Pidana Korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 128. Pasal 37 dan 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups terlaksana kurang efektif karena peran penuntut umum masih menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembuktian Substansi darı sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif.

The research objective is to analyze the effectiveness of reverse evidence in corruption crimes: a study at the Makassar District Court. The method used in this research is empirical research conducted at the Makassar District Court and Makassar Police. Research results The application of the principle of reverse evidence in Corruption Crime cases is regulated by the provisions of Article 12, Article 12A, and Article 128. Articles 37 and 37A of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes were implemented less effectively because the role of the public prosecutor is still very important in the evidentiary process. The substance of the legal system in Indonesia does not strictly regulate reverse evidence so the application of reverse evidence cannot be implemented effectively.

References

Badaru, B. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi. Journal of Lex Generalis (JLS), 2(7), 1840-1855.

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Law Reform, 15(1), 85-97.

Bureni, I. F. (2016). Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Masalah-Masalah Hukum, 45(4), 292-298.

Chanif, M. (2021). Implementasi Pasal 44 KUHP sebagai alasan penghapus pidana dalam proses pemeriksaan perkara pidana. MAGISTRA Law Review, 2(01), 60-77.

Dahlan, D. (2015). Distorsi Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 10(1), 68-77.

Dahwir, A. (2017). Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurnal Lex Publica,, 4(1), 645-656.

Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Diponegoro Law Journal, 6(1), 1-15.

Hafidz, J. (2009). efektifitas pelaksanaan Sistem pembuktian terbalik terhadap Perkara korupsi dalam mewujudkan Negara hukum di indonesia. Majalah Ilmiah Sultan Agung, 44(118), 39-64.

Hatta, M. (2020). Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi Di Indonesia.

Khobid, M., & Gunarto, G. (2018). Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 37-44.

Mariyanawati, Y. A., & Saleh, M. (2023). Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perspektif, 28(3), 176-184.

Nurita, C. (2024). Asas Beban Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 23(1), 76-83.

Prasetyo, W. (2015). Metode Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 5(2), 472-520.

Sumaryanto, D. (2019). Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 28(2), 108-122.

Wardojo, M. F. (2018). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 73-83.

Yusnita, Y., Nuh, M. S., & Hasyim, S. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Journal of Lex Generalis (JLG), 1(7), 1024-1043.

Published

2024-05-28

How to Cite

Syauki, A., Thalib, H., & Ahmad, K. (2024). Efektivitas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Di Pengadilan Negeri Makassar. Journal of Lex Theory (JLT), 5(2), 370-390. Retrieved from https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1742