Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Authors

  • Ardha Amelia Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia
  • Muhammad Kamal Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
  • Hasbuddin Khalid Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Fungsi, Komisi Pemilihan Umum, Pasrtisipasi Politik

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kota Makassar. (2) Mengetahui faktor-faktor penyebab kurangnya partisipasi politik masyarakat terhadap pemilihan umum di kota makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, sumber penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjjukan bahwa: (1) Tugas dan Fungsi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu di kota makassar dengan memberikan memberikan pelayanan serta mengedukasi dan mengsosialisasikan pentingnya pemilu kepada masyarakat Kota Makassar agar masyarakat sadar serta faham bahwasanya hak pilih dari masing-masing mereka itu sangat penting. Namun, hal tersebut masih belum berjalan secara efektif. (2) Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu yaitu menganggap satu suara tidak berpengaruh apa-apa, tidak percayanya masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan pemerintah, kampanye para calon kandidat yang dianggap hanya pencitraan.

The research objective is to analyze the implementation of the duties and functions of the General Election Commission (KPU) in increasing community political participation in Makassar City. (2) Knowing the factors causing the lack of community political participation in general elections in Makassar. This research uses an empirical legal research type, research sources with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. The results of the research show that: (1) The duties and functions of the KPU are to increase community political participation in elections in Makassar City by providing services as well as educating and socializing the importance of elections to the people of Makassar City so that people are aware and understand that each of them has the right to vote. very important. However, this is still not working effectively. (2) Factors that influence people's participation in elections are considering that one vote has no effect, people not trusting the policies produced by the government, and campaigns of prospective candidates that are considered only for image.

References

Azahra, M., Akhyar, T., & Juainah, N. (2023). Kemandirian Penyelenggara Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaralam). Jurnal Studi Ilmu Politik, 2(3), 198-209.

Cahya, F. Z. R., Hardjanto, U. S., & Hananto, U. D. (2019). Politik Hukum Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu. Diponegoro Law Journal, 8(1), 281-304.

Djanggih, H., & Salam, M. H. (2020). Efektivitas Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019: Studi Sulawesi Selatan. Journal of Lex Philosophy (JLP), 1(1), 73-83.

Djanggih, H., Hipan, N., & Hambali, A. R. (2018). Re-Evaluating The Law Enforcement To Money Political Crime In Pemilukada In Banggai Regency. Arena Hukum, 11(2), 209-225.

Evelina, L. W., & Angeline, M. (2015). Upaya mengatasi golput pada pemilu 2014. Humaniora, 6(1), 97-105.

Ismail, I. U. (2017). Telaah Kritis Metodologi Istinbath MUI (Studi Kasus Fatwa tentang Golput). Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 13(1), 73-82.

Ja’far, M. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. Madani Legal Review, 2(1), 59-70.

Jamil, R., Charlina, C., & Burhanuddin, D. (2024). Redovan Jamil Peran Pemilih Muda dalam Kontestasi Pemilihan Umum di Indonesia: Analisis Norman Fairclough. Journal of Education Research, 5(1), 95-105.

Nugroho, W. (2016). Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 13(3), 480-502.

Prasetyo, K. B., Putri, N. A., & Pramono, D. (2022). Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Gerakan Voluntarisme Komunitas Milenial. Konservasi Pendidikan, (3), 1-29.

Putra, F. A., & Fauzi, A. (2020). Komunikasi KPU Dalam Menekan Golput di Jember. Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, 18(2), 199-210.

Sam, S. A., & Husen, M. (2023). Golput di Pemihan Kepala Daerah Tahun 2019: Studi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara. JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH), 3(2), 157-162.

Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. Nizham: Jurnal Studi Keislaman, 7(02), 252-261.

Simanjuntak, J. (2016). Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia. Papua Law Journal, 1(1), 119-141.

Syahidah, J. A. (2021). Hukum Pemilu dan Sistem Kepartaian di Indonesia. Pamekasan: Duta Media.

Published

2024-06-19

How to Cite

Amelia, A., Kamal, M., & Khalid, H. (2024). Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. Journal of Lex Theory (JLT), 5(2), 479-494. Retrieved from https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1751