Efektivitas Hukum Terkait Besaran Honorarium Notaris Dalam Pembuatan Akta

Authors

  • Veryanda Veryanda Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia
  • Ma'ruf Hafidz Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
  • Sri Lestari Poernomo Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Honorarium, Notaris, Akta

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan Notaris di Kabupaten Maros dalam menentukan besaran honorarium pada setiap akta yang dibuatnya. Jenis Penelitian adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Dasar pertimbangan Notaris dalam menentukan besaran honorarium dalam pembuatan akta adalah Undang-Undang Jabatan Notaris, namun hanya memberikan batas maksimal dari honorarium sehingga Notaris berhak menentukan nilai ekonomis dan nilai sosiologis berdasarkan pertimbangannya sendiri asalkan tidak melebihi batas maksimal Undang-Undang Jabatan Notaris; (2) Majelis Pengawas Notaris memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawasi praktik Notaris agar sesuai standar hukum dan etika profesi. Beberapa peranan utama Majelis Pengawas Notaris antara lain mengawasi profesionalisme, penyelesaian sengketa, pengembangan profesi dan pemantauan kualitas layanan.

The research objective is to analyze the considerations of Notaries in Maros Regency in determining the amount of honorarium for each deed they make. This type of research is empirical research. The results of the research show that: (1) The Notary's basis for consideration in determining the amount of honorarium in making a deed is the Law on Notary Positions, but only provides a maximum limit of honorarium so that the Notary has the right to determine the economic value and sociological value based on his considerations as long as it does not exceed the maximum limit of the Law. -Notary Public Position Law; (2) The Notary Supervisory Council has an important role in maintaining and supervising Notary practices so that they comply with legal standards and professional ethics. Some of the main roles of the Notary Supervisory Board include supervising professionalism, dispute resolution, professional development and monitoring service quality.

References

Afifah, K. (2017). Tanggung jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya. Lex Renaissance, 2(1), 1-10.

Amalia, R., Musakkir, M., & Muchtar, S. (2021). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 24(1), 188-206.

Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. ADIL: Jurnal Hukum, 7(1), 36-56.

Dewi, R. S. (2016). Legalisasi Pengesahan Foto Copy Akta Bawah Tangan Dalam Pembuktian. Jurnal Yustitiabelen, 1(1), 1-24.

Firmansyah, F. A., & Adjie, H. (2018). Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 4(2), 15-25.

Permanasari, R., & Khisni, A. (2018). Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia Jabatan. Jurnal Akta, 5(1), 25-32.

Permatasari, E., Adjie, H., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan. Varia Justicia, 14(1), 1-9.

Putri, N., & Prananingtyas, P. (2019). Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Penetapan Tarif diantara Notaris Kota Balikpapan. Notarius, 12(1), 134-146.

Putri, N. M., & Marlyna, H. (2021). Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5(1), 63-77.

Prabawa, B. G. A. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 2(1), 98-110.

Rahman, Y. P. (2019). Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 5(1), 1-17.

Sagala, E. (2016). Tanggung Jawab Notaris dalam Menjalankan Tugas Profesinya. Jurnal Ilmiah Advokasi, 4(1), 25-33.

Saputra, R., Fendri, A., & Delfiyanti, D. (2023). Penetapan Honorarium Notaris dalam Pembuatan Akta di Kota Pariaman. UNES Law Review, 6(1), 2905-2921.

Theyer, H. (2014). Analisis Honorarium Jasa Hukum Notaris Dan ketentuan Sanksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. CALYPTRA, 2(2), 1-14.

Yuniati, S. (2017). Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris. Jurnal Akta, 4(4), 585-590.

Published

2024-06-30

How to Cite

Veryanda, V., Hafidz, M., & Poernomo, S. L. (2024). Efektivitas Hukum Terkait Besaran Honorarium Notaris Dalam Pembuatan Akta. Journal of Lex Theory (JLT), 5(2), 495-510. Retrieved from https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1759