Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Authors

  • Abdul Rahman Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia
  • Lauddin Marsuni Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
  • Aan Aswari Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Fungsi, Kepolisian, Narkotika

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Bone. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1)Pelaksanaan fungsi kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone masih kurang efektif, Upaya terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan para penegak hukum di Polres Bone yaitu Upaya  pre-emptive (pembinaan), kedua Upaya preventif (pencegahan) dan ketiga Upaya represif (penindakan) . 2) Efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, meliputi: a) Ketaatan hukum; b) pengaruh SDM; c) Sarana dan prasarana; dan d) Biaya operasional.

The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of police functions regarding criminal acts of narcotics abuse in Bone Regency. This type of research is empirical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, Bone Police investigators. The results of the author's research found that: 1) The implementation of police functions regarding criminal acts of narcotics abuse in Bone Regency is still less effective. Efforts against criminal acts of narcotics abuse carried out by law enforcers at Bone Police are pre-emptive efforts (coaching), secondly preventive efforts ( prevention) and thirdly repressive efforts (action). 2) The effectiveness of the police function in eradicating the spread and abuse of narcotics certainly cannot be separated from the factors that influence it, including a) Compliance with the law; b) influence of human resources; c) Facilities and infrastructure; and d) Operational costs.

References

Albar, D. (2022). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika di Kalangan Remaja Menurut Undang Undang Narkotika (Studi Kasus di Polres Aceh Timur)”. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 22(1), 107-136.

Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1), 91-101.

Harum, V. M., & Syarifah, N. (2023). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional. Wajah Hukum, 7(2), 331-339.

Iqbal, M. (2023). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perpektif Sosiologi Hukum. Journal of Lex Generalis (JLG), 4(2), 764-781.

Mustamu, M. R., Titahelu, J. A. S., & Saimima, J. M. (2023). Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian. PATTIMURA Law Study Review, 1(1), 1-9.

Navisa, F. D., Rahmawati, M. L., Hendriawan, M. R., Istiqomah, S., Iftiati, I., Akbar, R., ... & Azizah, H. (2020). Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 1(3), 251-258.

Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R., & Windari, R. A. (2018). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia, 1(3), 250-259.

Putra, F. S. (2022). Strategi Penyidik Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika. Negara dan Keadilan, 11(1), 35-47.

Hidayat, C. F. S., Pawennei, M., & Salmawati, S. (2023). Efektivitas Penyidikan Terhadap Penyalahguna Narkotika: Studi Kasus Polrestabes Makassar. Journal of Lex Generalis (JLG), 4(2), 372-385.

Samosir, A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Perspektif Kriminologi. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 11(02), 87-94.

Saputro, A. S., & Astoni, P. Y. (2022). Tinjauan Normatif Yuridis Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Ilmiah Publika, 10(2), 186-200.

Sari, S. N., Pawennei, M., & Djanggih, H. (2023). Analisis Kriminologis terhadap Peredaran Narkotika oleh Perempuan (Studi Kasus Polrestabes Makassar). Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(2), 15735-15744.

Siagian, F. S. (2023). Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia. JUSTICES: Journal of Law, 2(4), 185-201.

Simamora, W., & Suranta, F. A. (2014). Kajian Hukum Atas Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus

Sudanto, A. (2017). Penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum, 8(1), 137-161.

Syamsuddin, S., Thalib, H., & Razak, A. (2023). Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang. Journal of Lex Philosophy (JLP), 4(2), 475-489.

Published

2024-07-08

How to Cite

Rahman, A., Marsuni, L., & Aswari, A. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Journal of Lex Theory (JLT), 5(2), 537-551. Retrieved from https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1765