Force Majeure Dalam Kontrak Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan KUHPerdata

Authors

  • Selyana Fitri Ramadani Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia
  • Sufirman Rahman Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
  • Ilham Abbas Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Force Major, Perjanjian, Hutang-Piutang

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis force majeure dalam kontrak perjanjian hutang piutang menurut KUHPerdata: (2) mengetahui akibat hukum perjanjian hutang piutang dengan alasan force majeure.  Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Penyelesaian perjanjian utang piutang dengan alasan keadaan memaksa dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1244-1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa terdapat empat unsur yang harus terpenuhi dan dibuktikan untuk mengatahui suatu peristiwa sebagai keadaan force majeure. (2) Penyelesaian utang piutang dalam keadaan force majeure dapat dilakukan berupa renegosiasi kontrak antara para pihak yang terlibat, restrukturisasi utang, atau pengurangan bunga. Jika penyelesaian damai tidak tercapai, maka sengketa dapat dibawa ke pengadilan dan juga jika penyelesaian utang piutang debitur meninggal dunia dan debitur memiliki ahli waris maka perjanjian utang piutangnnya akan berlanjut dan tanggungannya diberikan kepada ahli warisnya, sedangkan jika debitur tidak memiliki ahli waris maka perjanjian utang piutang tersebut telah dianggap selesai.

The research objective is to analyze the force majeure in debt and receivable agreements according to the Civil Code: (2) to determine the legal consequences of debt and receivable agreements based on force majeure.  This research uses a normative legal research type. The results of this research show: (1) Settlement of debt and receivable agreements based on force majeure can be carried out by referring to the provisions of Article 1244-1245 of the Civil Code which stipulates that four elements must be fulfilled and proven to recognize an event as a force majeure. majeure. (2) Settlement of debts and receivables in a force majeure situation can be done through contract renegotiation between the parties involved, debt restructuring, or interest reduction. If an amicable settlement is not reached, then the dispute can be brought to court also if the debtor dies and the debtor has heirs then the debt and receivables agreement will continue and the debt will be given to his heirs, whereas if the debtor has no heirs then the debts and receivables agreement has been considered complete.

References

Alzamzami, J., & Suryono, L. J. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dan Akibat Hukumnya dalam hal Terjadi Wanprestasi. Media of Law and Sharia, 2(3), 238-253.

Amaliya, L., Abas, M., & Akbar, M. G. G. (2022). Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta di Bawah Tangan. Justisi: Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 1-12

Anggriawan, E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online. Jurnal Pemuliaan Hukum, 3(2), 65-82.

Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 3(1), 48-68.

Bukido, R. (2016). Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 7(2), 1-22.

Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 5(2), 8-21.

Erniwati, E. (2020). Konsepsi Force Majeure dalam Kontrak/perjanjian di Masa Pandemi. Sol Justicia, 3(2), 189-198.

Eyato, S. Y. C., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2024). Tinjauan Implikasi Hukum Terhadap Penagihan Hutang Melalui Media Sosial. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 1(3), 152-165.

Mahendar, F., & Budhayati, C. T. (2019). Konsep Take It or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, 2(2), 97-114.

Pantow, C. S. (2020). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata. Lex Privatum, 8(2), 5-15.

Rasuh, D. J. (2016). Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Privatum, 4(2), 173-180.

Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. Binamulia Hukum, 7(2), 107-120.

Sinaga, N. A. (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(1), 1-20.

Sinaga, N. A. (2021). Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(1), 1-27.

Yulia, Y. (2015). Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam Perkara Kepailitan (studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 704 K/pdt. sus/2012 antara PT. Telkomsel Melawan PT. Prima Jaya Informatika). Premise Law Journal, 4, 14047.

Published

2024-07-08

How to Cite

Ramadani, S. F., Rahman, S., & Abbas, I. (2024). Force Majeure Dalam Kontrak Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan KUHPerdata. Journal of Lex Theory (JLT), 5(2), 552-566. Retrieved from https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1766