Unifikasi Peraturan Daerah Tentang Pajak & Retribusi Daerah Berdasarkan Prinsip Omnibus Law

Authors

  • Andi Elvira Fajarwati Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Lauddin Marsuni Universitas Muslim Indonesia
  • Abd Rahman Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Peraturan Daerah, Pajak & Retribusi, Omnibus Law

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis aprinsip omnibus law terhadap pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan menganalisis prinsip Omnibus Law dapat diterapkan dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah. Penelitian ini disusun dengan tipe Normatif Dogmatik.  Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum memasukkan konsep Omnibus Law sebagai salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip Omnibus Law dapat diterapkan dalam pembentukan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menimal memuat asas keterbukaan, asas tranparansi, asas pastisipasi publik.

The research objective to analyze the principle of omnibus law on the formation of regional regulations based on statutory regulations and to analyze the principles of omnibus law that can be applied to the formation of regional regulations regarding regional taxes and levies. This research is structured with the type of Normative Dogmatic. The results of this study indicate that: Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation has not included the concept of Omnibus Law as one of the principles in the formation of laws and regulations. The Omnibus Law principle can be applied in the formation of regional regulations concerning Regional Taxes and Regional Levies by at least containing the principles of openness, the principle of transparency, the principle of public participation.

 

References

Abdullah, H. (2014). Realokasi Kebijakan Fiskal: Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 6(2), 117-128.

Alqadri, M. S. Analisis Ruu Omnibus Law Perpajakan Terhadap Pemungutan Pajak Daerah. Tanjungpura Law Journal, 4(2), 117-132.

Arief, A., & Djanggih, H. (2020). Implementasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah. Kertha Patrika, 42(1), 73-86.

Armia, M. S. (2016). Eksekutif Review Terhadap Perda Retribusi Di Daerah Otonomi Khusus. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 5(2), 245-260.

Barlian, A. E. A. (2016). Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Prespektif Politik Hukum. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 10(4), 605-622.

Ispriyarso, B. (2018). Fungsi Reguler Pajak Rokok di Bidang Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum. Masalah-Masalah Hukum, 47(3), 228-240.

Mujib, M. M. (2014). Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 3(1).

Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 11(3), 337-347.

Riduansyah, M. (2010). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). Hubs-Asia, 10(1).

Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung, 10.

Sudrajat, A. S. (2010). Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 7(3), 01.

Published

2021-08-12

How to Cite

Fajarwati, A. E., Marsuni, L., & Rahman, A. (2021). Unifikasi Peraturan Daerah Tentang Pajak & Retribusi Daerah Berdasarkan Prinsip Omnibus Law. Journal of Lex Theory (JLT), 2(1), 63-77. Retrieved from https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/588