Kajian Kejadian Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Moncongloe Kabupaten Maros Tahun 2022

Authors

  • Annissa Faradilla Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
  • Nurmiati Muchlis Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
  • Reza Aril Ahri Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52103/jmch.v4i4.1321

Keywords:

Stunting, Status Gizi

Abstract

Latar Belakang: Berdasarkan standar dari World Health Organization (WHO), stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar umur. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Kejadian Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Moncongloe Kabupaten Maros.

Metode: Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan evaluatif. Waktu penelitian dilaksanakan di bulan Oktober-November 2022. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang dibuat oleh peneliti dengan mengacu kerangka konsep dan variabel-variabel yang akan diteliti kepada responden. Kuisioner dalam bentuk angket, yang diisi oleh masyarakat wilayah Puskesmas Moncongloe Kabupaten Maros.

Hasil: Didapatkan sebagian besar ibu tidak memiliki riwayat penyakit infeksi (91.4%), tidak ada ibu yang memiliki anak dengan riwayat stunting sebelumnya (0.0%), sebagian besar ibu riwayat pemeriksaan ANC-nya lengkap (97.1%), sebagian besar ibu merasa akses pelayanan kesehatannya mudah (94.3%), lebih dari setengah responden pembiayaan kesehatannya PBI (penerima bantuan iuran) (68.6%), sebagian besar menggunakan sumur sebagai sumber air bersih (90.0%), dan sebagian besar telah memiliki jamban (95.7%).

Kesimpulan: Didapatkan sebagian besar upaya peningkatan status gizi (efforts to improve nutritional status) masih kurang (77.1%), sebagian besar merasakan manfaat dari tindakan (Perceived benefits toaction) baik (94.3%), sebagian besar merasa ada Hambatan terhadap tindakan (perceived barrier toaction) (77.1%), dan sebagian besar perilaku pencegahan stunting baik (97.1%).

References

Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Pulik. Bandung: Pustaka Setia.

Aristoni. 2014. Tindakan Hukum Dikresi dalam Konsep Welfare State. Prospektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam. Lembaga Kajian Sosial dan Agama tasamuh institute Kudus Provinsi Jawa Tengah, Indonesia Volume 8 Nomor 2, Agustus 2014.

Aryastami, N. K. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia. Buletin Penelitian Kesehatan, 45(4),233–240. https://doi.org/10.22435/bpk.v45i4.7465.233-240 (29 Maret 2020)

Ayuningtyas, D. (2018). Analisis Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Aplikasi (1st ed.). Depok: Rajawali Pers.

Gatah Lisan Amran. 2019. Implementasi Program Penanggulangan Gizi Buruk Pada Anak Bawah Lima Tahun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Volume 5 Nomor 2, Februari 2017.

Hajijah, P S. 2019.Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di DesaSecanggang Kabupaten Langkat. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. http://repository.uinsu.ac.id/7908/ (23 Maret 2020)

Handayani, Agustuti. 2019. Evaluasi Kebijakan Program 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam Penanganang Stunting pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Skripsi Universitas Bandar Lampung

Kemenkes RI. (2018a). Buletin Stunting. Kementerian KesehatanRI, 1, 2.

Kemenkes RI. (2018b). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat r Jenderal. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun, p.248. https://doi.org/351.077 Ind r(29 Maret 2020)

Kinanti Rahmadhita, Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada Vol 11, No, 1, Juni 2020, pp; 225-229 p-ISSN: 2354-6093 dan e-ISSN: 2654-4563 DOI: 10.35816/jiskh.v10i2.253

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2017). Buku saku desa dalam penanganan stunting. Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting, 2–13.

LPPM STIKes Hang Tuah Pekanbaru. (2015). Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi untuk Mencegah Terjadinya Stunting (Suatu Kajian Kepustakaan) Stunting Problems and Interventions to PreventStunting (A Literature Review). Jurnal Kesehatan Komunitas, 2(6), 254-261.Retrieved from http://ejournal.htp.ac.id/stikes/pdf.php?id=JRL0000099

Masan, L. (2021). Penyuluhan Pencegahan Stunting Pada Balita. Jurnal Altifani, Vol 1, No 1 (2021):58.

Muchlis N, Nasrudin N, Agustini T, Samsualam S. Penerapan Patient Safety Pre-Post Partum di Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus RS X di Kota Makassar). J Manaj Kesehat Yayasan RSDr Soetomo. 2019;5(2):91.

Muin, A. Kasus Stunting Di Sulsel Masih Tinggi, Maros Dan Bone Mendominasi. Sulawesi Selatan [internet]. 2022 [cited 2022 Januari 25] available from: https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/kasus-stunting-di-sulsel-masih-tinggi-maros-dan-bone-mendominasi

Mustari Nuryanti. (2015). PEMAHAMAN KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.Yogyakarta: LeotikaPrio.

Parawangi, Anwar, 2011 ; Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Bone). Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 741/ Menkes/ PER/ VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam SIK Terintegrasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti atas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pratama, dkk. 2019. Implementasi GASING (Gerakan Anti Stunting) Melalui PHBS dan Pemeriksaan Cacing. Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Volume 2 Nomor 1, Februari 2019.

Tahir M. (2017). Implementasi kebijakan program NUSSP dalam pemberdayaan masyarakat miskin di kota Makassar. Universitas Negeri Gorontalo.

Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik, Intermedia Jakarta.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan dan Proses Kebijakan Publik. Med Press.

Published

2023-02-10

How to Cite

Faradilla, A., Muchlis, N. ., & Ahri, R. A. (2023). Kajian Kejadian Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Moncongloe Kabupaten Maros Tahun 2022. Journal of Muslim Community Health, 4(4), 36-43. https://doi.org/10.52103/jmch.v4i4.1321