Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum

Abstract

Penelitian bertujuan menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak melalui diversi oleh jaksa penuntut umum. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Makassar, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian implementasi upaya diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Makassar telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat penegak telah sesuai dengan undang-undang sistem peradilan anak serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia. Namun kenyataannya pada pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Makassar seringkali dijumpai anak yang mengulangi tindak pidana sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak mengupayakan diversi melainkan melimpahkan berkas perkara pada Pengadilan Negeri Makassar, yang mana telah sesuai dengan unsur-unsur pelaksanaan diversi itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Faktor yang menghambat terhadap implementasi perlindungan hukum terhadap anak melalui diversi oleh jaksa penuntut umum antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

This study aims to analyze the implementation of legal protection against children through diversion by the public prosecutor. This type of research is juridical empirical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Makassar District Attorney, then carried out a quantitative descriptive analysis. The results of the research on the implementation of diversion efforts carried out by the public prosecutor on child criminal cases at the Makassar District Prosecutor's Office have been carried out well from a procedural perspective. Implementation carried out by the enforcement apparatus is in accordance with the law on the juvenile justice system and the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia. However, in reality in the implementation of diversion at the Makassar District Prosecutor's Office, there are often children who repeat the crime so that the Public Prosecutor does not seek diversion but instead delegates the case file to the Makassar District Court, which is in accordance with the elements of the diversion implementation itself as regulated in Article 7. Paragraph 2 of Law Number 11 Year 2012 concerning the Juvenile Justice System. Factors that hinder the implementation of legal protection against children through diversion by the public prosecutor include: legal substance, legal structure and legal culture.